JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menggulirkan stimulus ekonomi tambahan senilai Rp24,4 triliun pada akhir kuartal II 2025. Stimulus ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang terus berlanjut.
Kementerian Keuangan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa stimulus ini dialokasikan untuk tiga sektor utama, yakni konsumsi rumah tangga, perlindungan sosial, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa stimulus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga target pertumbuhan ekonomi 5 persen tahun ini.
“Kami melihat kuartal III sebagai masa penting untuk mengakselerasi belanja masyarakat. Oleh karena itu, stimulus ini disalurkan secepat mungkin, terutama ke sektor-sektor padat karya seperti UMKM,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7/2025).
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Pemerintah menyiapkan berbagai skema dukungan, seperti pembebasan pajak, bantuan tunai produktif (BPUM), serta pembiayaan melalui KUR dan fintech.
Deputi Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Perekonomian, Rini Martadinata, menjelaskan bahwa sekitar 35 persen dari total stimulus akan disalurkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro.
“Program akan difokuskan pada digitalisasi UMKM, pelatihan usaha, dan pembukaan akses permodalan murah di daerah-daerah,” kata Rini.
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Lestari Ayu, menyambut baik kebijakan tersebut namun mengingatkan agar implementasi dilakukan secara terbuka.
“Banyak UMKM masih kesulitan mengakses informasi dan terkendala verifikasi administrasi. Kami berharap distribusi bantuan benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain dukungan finansial, stimulus juga mencakup kolaborasi dengan platform digital, koperasi, dan perbankan untuk memperluas jaringan pembiayaan. Pemerintah bekerja sama dengan fintech peer-to-peer (P2P) lending dan Bank Himbara untuk penyaluran kredit berbunga rendah.
Dari sisi perlindungan sosial, stimulus juga digunakan untuk memperkuat program bantuan langsung tunai, subsidi iuran BPJS bagi pekerja informal, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi pelaku usaha kecil.
Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas turut mengawal pelaksanaan program melalui dashboard digital yang memantau penyerapan anggaran secara real-time.
Hingga akhir Juni 2025, pemerintah mengklaim serapan awal dana stimulus sudah mencapai 48 persen dan ditargetkan 100 persen terserap sebelum Desember.
Facebook Comments